Redaksi23.com.Nusa Tenggara Barat (NTB),-Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa penundaan pelaksanaan mutasi pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB yang sebelumnya dijadwalkan pada Jumat (25/4/2025) murni disebabkan alasan administratif, bukan politis.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Pernyataan tersebut disampaikan Miq Iqbal sapaan akrabnya saat bertemu wartawan di Kantor Gubernur NTB, Mataram, pada Sabtu (26/4/2025).
“Tidak ada alasan politis. Ini semata-mata masalah administratif dan merupakan keputusan saya sebagai gubernur. Penundaan ini murni untuk menghindari konsekuensi hukum ke depan,” tegas Miq Iqbal.
Pastikan Sesuai Prosedur dan Hindari Teguran KASN
Iqbal menjelaskan bahwa keputusan untuk menunda mutasi diambil setelah dirinya secara pribadi mengecek seluruh persyaratan administratif. Saat itu ditemukan ada satu dokumen persyaratan yang belum lengkap.
“Saya tidak ingin memaksakan pelantikan. Kalau prosedur salah, nanti akan berdampak pada kenaikan pangkat pejabat bersangkutan dan potensi teguran dari KASN,” ungkapnya.
Sebagai bentuk komitmen terhadap pengelolaan sumber daya manusia yang tertib hukum, Iqbal menegaskan bahwa tidak boleh ada satu prosedur pun yang diabaikan.
“Kita belajar dari masa lalu. NTB pernah mendapatkan teguran dari KASN soal mutasi. Saya tidak ingin mengulangi kesalahan itu,” kata dia.
Klarifikasi Soal Surat Mutasi yang Beredar
Terkait beredarnya surat undangan mutasi di kalangan pejabat, Miq Iqbal membenarkan bahwa memang ada surat yang beredar. Namun, ia menegaskan bahwa surat resmi belum dikeluarkan secara formal karena memang sengaja ditahan hingga semua persyaratan dinyatakan lengkap.
“Surat undangan resmi belum diedarkan. Yang beredar itu mungkin bocoran internal. Tidak ada undangan palsu. Begitu sore harinya, kami resmi umumkan penundaan,” jelasnya.
Mutasi Direncanakan Digelar Pekan Depan
Gubernur NTB memastikan bahwa mutasi atau lebih tepatnya rotasi jabatan akan tetap dilakukan dalam waktu dekat, yakni setelah seluruh proses administrasi mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Ini rotasi, bukan mutasi besar-besaran. Tujuannya agar orang yang tepat berada di posisi yang tepat,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa tidak ada pihak yang menghambat proses ini, tidak ada intervensi dari luar, dan keputusan diambil demi kepentingan birokrasi yang sehat dan profesional.
Latar Belakang Penundaan
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala BKD NTB, Yusron Hadi, membenarkan bahwa mutasi pejabat memang direncanakan pada Jumat lalu setelah mendapatkan izin dari Kemendagri. Namun, karena kendala administratif, pelaksanaan tersebut harus ditunda.
