Redaksi23.com.Mataram, (NTB). — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) menolak usulan hak interpelasi terkait pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2024. Keputusan ini diambil melalui voting terbuka dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin (5/5/2025).
Dari 50 anggota dewan yang hadir, sebanyak 32 orang menolak, 11 mendukung, dan 7 abstain, termasuk Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda. “Saya hitung ada 32 orang menolak, 11 orang menerima, dan tujuh orang abstain termasuk saya,” ujar Isvie dalam rapat tersebut.
Usulan interpelasi ini sebelumnya diajukan oleh 14 anggota dewan dari empat fraksi, termasuk Fraksi Golkar, Demokrat, dan Persatuan Perjuangan Restorasi (PPR). Mereka menyoroti dugaan ketidaksesuaian dalam pengelolaan DAK senilai Rp 2 triliun lebih, yang terdiri dari anggaran fisik sekitar Rp 400 miliar dan nonfisik sekitar Rp 1,6 triliun.
Anggota Fraksi Amanat Bintang Nurani Rakyat (ABNR), Muhammad Aminurlah alias Maman, menyayangkan penolakan tersebut. Ia menilai alasan penolakan dari lima fraksi tidak berdasar. “Ada yang menyebutkan hak interpelasi harus diajukan oleh satu fraksi utuh. Saya cari di tata tertib, bolak-balik aturan, tapi tidak ada pasal yang menyebutkan demikian,” ujar Maman.
Meski demikian, Maman menghargai sikap seluruh fraksi yang menolak hak interpelasi tersebut. “Kami berterima kasih kepada Demokrat yang mendukung penuh usulan hak interpelasi ini,” ujarnya.
Dengan ditolaknya usulan interpelasi, DPRD NTB akan mendalami persoalan DAK melalui mekanisme lain, seperti Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diserahkan pada masing-masing komisi.
Komposisi Voting DPRD NTB:
- Menolak: 32 anggota
- Mendukung: 11 anggota
- Abstain: 7 anggota
Fraksi yang Mendukung Interpelasi:
- Fraksi Demokrat
- Fraksi Persatuan Perjuangan Restorasi (PPR)
Fraksi yang Menolak Interpelasi:
- Fraksi PKS
- Fraksi Gerindra
- Fraksi PPP
- Fraksi Amanat Bintang Nurani Rakyat (ABNR)
- Fraksi PKB
Fraksi yang Abstain:
- Fraksi Golkar
Penolakan usulan hak interpelasi oleh mayoritas anggota DPRD NTB menunjukkan dinamika politik yang kompleks dalam pengawasan pengelolaan anggaran daerah. Meskipun usulan tersebut tidak dilanjutkan, langkah-langkah pengawasan lain tetap diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana Alokasi Khusus di NTB.
