Redaksi23.com.Jakarta, — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, mendesak Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memberikan penjelasan tegas terkait kebijakan pengamanan terhadap Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh Indonesia.
Dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (15/5), Puan menyatakan pentingnya kejelasan mengenai prosedur operasi standar (SOP) yang menjadi dasar keterlibatan TNI dalam mendukung pengamanan institusi kejaksaan.
“Harus ada penjelasan secara tegas apakah itu SOP-nya seperti itu atau tidak,” ujar Puan kepada awak media.
Ia menegaskan bahwa transparansi mutlak diperlukan agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Menurut Puan, tanpa penjelasan yang memadai, langkah TNI bisa saja menimbulkan spekulasi liar atau bahkan fitnah terhadap institusi militer.
“Jangan sampai publik menilai langkah ini secara keliru. Jangan sampai ada pemikiran atau persepsi yang salah,” tegasnya.
Latar Belakang Pengerahan TNI
Komentar Puan muncul menyusul dikeluarkannya Surat Telegram Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Nomor ST/1192/2025, tertanggal 6 Mei 2025. Surat tersebut berisi perintah kepada seluruh Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) untuk memberikan dukungan pengamanan di lingkungan kejaksaan.
Dalam klarifikasinya, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudhayana menjelaskan bahwa pengamanan ini dilakukan dalam rangka kerja sama institusional antara TNI dan Kejaksaan, khususnya setelah terbentuknya struktur Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil).
“Yang akan dilaksanakan ke depan adalah adanya kerja sama pengamanan secara institusi, sejalan dengan adanya struktur Jampidmil di kejaksaan,” ujar Brigjen Wahyu saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (11/5).
Menurutnya, kehadiran TNI di lingkungan Kejaksaan bukanlah tindakan sepihak, melainkan bagian dari kerja sama yang sudah diatur secara hierarki dan dalam kerangka dukungan struktural terhadap penegakan hukum.
Pentingnya Akuntabilitas dalam Kebijakan Militer
Puan menekankan bahwa kebijakan yang menyangkut pengerahan personel militer, apalagi di institusi sipil, harus dijelaskan secara terbuka kepada publik. Ia mengingatkan bahwa prinsip akuntabilitas dan transparansi tidak bisa ditawar dalam sistem demokrasi.
“Langkah TNI harus dilandasi kejelasan hukum dan prosedural, agar publik tidak merasa resah,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi tambahan dari pihak TNI AD mengenai rincian SOP yang mengatur pelibatan personel mereka dalam pengamanan institusi penegakan hukum.
