Redaksi23.com.Mataram, (NTB). – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Mataram menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Jumat (2/5).
Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap anjloknya harga jagung yang merugikan petani, serta desakan untuk melakukan audit terhadap PT Gerbang NTB Emas (GNE) dan penggunaan hak interpelasi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024.
Harga Jagung Merosot, Petani Terpuruk
Ketua Umum HMI MPO Cabang Mataram, Sudirman, menyampaikan bahwa harga jagung pipilan kering saat ini hanya dibeli seharga Rp4.100 per kilogram, jauh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan sebesar Rp5.500 per kilogram. Kondisi ini dianggap tidak berpihak kepada petani yang telah berjuang dalam proses produksi.
“Harga jagung di lapangan sekitar Rp4.100, sementara HPP Rp5.500. Hal seperti ini tidak berpihak kepada petani,” ujar Sudirman.
Ia juga mengkritik Perum Bulog NTB yang dinilai lamban dalam menyerap jagung petani sesuai HPP. Menurutnya, alasan kekurangan gudang tidak dapat diterima, mengingat Bulog seharusnya mengantisipasi kebutuhan penyimpanan hasil panen.
“Bulog tidak bisa beralasan karena kekurangan gudang. Seharusnya Bulog mengantisipasi. Jangan sampai gudang terisi jagung produksi satu atau dua tahun lalu. Ini harus dievaluasi,” tegasnya.
Desakan Audit PT GNE dan Interpelasi DAK 2024
Selain isu harga jagung, mahasiswa juga menuntut agar dilakukan audit investigatif terhadap PT Gerbang NTB Emas (GNE), sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diduga mengalami masalah keuangan serius. Mereka meminta Ketua DPRD NTB untuk bersurat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna melakukan audit menyeluruh terhadap PT GNE.
“Kami meminta Ketua DPRD bersurat ke BPK untuk melakukan audit investigatif terhadap PT GNE,” jelas Sudirman.
Mahasiswa juga mendukung penggunaan hak interpelasi oleh DPRD NTB terkait pengelolaan DAK 2024. Mereka menyayangkan sikap mayoritas fraksi di DPRD yang menolak hak interpelasi tersebut, padahal dianggap penting untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan DAK.
“Kami juga meminta agar DPRD NTB tidak menolak hak interpelasi terhadap DAK,” tambahnya.
Respons DPRD NTB
Aksi demonstrasi mahasiswa diterima oleh perwakilan Komisi V DPRD NTB, Didi Sumardi dan Nadirah Al Habsyi. Didi Sumardi menyatakan menerima tuntutan dari organisasi hijau hitam tersebut dan akan menjadwalkan pertemuan dengan dinas-dinas terkait.
“Segera akan dilaporkan ke Ketua DPRD agar diambil sikap secara kelembagaan. Nanti akan kami laporkan agar HMI diundang rapat dengan dinas terkait,” ujar Didi.
Ia menyebutkan bahwa rencananya HMI MPO Cabang Mataram akan diundang pada 6 Mei mendatang untuk membahas lebih lanjut tuntutan mereka. Terkait hak interpelasi, Didi mengatakan bahwa prosesnya masih berjalan dan akan mengikuti mekanisme yang berlaku.
“Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa mengundang pihak terkait. Insyaallah tanggal 6 Mei, hari Selasa. Hak interpelasi biarkanlah berproses sesuai mekanisme,” ujar Didi.
Dugaan Tindakan Premanisme oleh Aparat Kepolisian
Terpisah, Sudirman mengungkapkan adanya dugaan tindakan premanisme oleh aparat kepolisian terhadap para demonstran. Ia menyebutkan bahwa sebanyak tiga kader terluka dan peralatan aksi mengalami kerusakan.
“Aparat kepolisian bukannya menjadi penghubung kami dengan wakil rakyat, justru melakukan tindakan premanisme,” ujarnya.
Sudirman menambahkan bahwa mereka akan mendesak Kapolda NTB untuk bertanggung jawab atas tindakan anak buahnya yang melakukan aksi premanisme.
“Kami akan mendesak Kapolda NTB untuk bertanggung jawab atas tindakan anak buahnya yang melakukan aksi premanisme,” tutupnya.
