Redaksi23.com.Mataram, (NTB). – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) memastikan tidak akan mengikuti jejak sejumlah daerah yang menerapkan kebijakan pembinaan siswa bermasalah melalui barak militer.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Abdul Aziz, menyatakan bahwa pendekatan militeristik belum menjadi pilihan strategis dalam menangani kenakalan remaja di wilayahnya.
Kebijakan membawa siswa nakal ke barak militer sebelumnya sempat dipopulerkan oleh mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, yang kini telah diikuti oleh sejumlah daerah seperti Singkawang, Cianjur, dan Purwakarta. Namun, menurut Abdul Aziz, Pemprov NTB lebih memilih pendekatan pendidikan karakter yang terintegrasi dalam sistem pendidikan formal.
“Barak militer itu di Jabar, di NTB belum. Biar saja daerah lain menerapkan dulu,” ujar Aziz kepada awak media, dilansir Tribun Lombok, Jumat (9/5/2025).
Ia menekankan bahwa setiap daerah memiliki pendekatan masing-masing yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan kultural masyarakatnya. “Di NTB saya pikir, kita tidak mesti sama dengan provinsi lain. Kita punya cara sendiri untuk menangani siswa yang bermasalah,” ujarnya.
Alih-alih pendekatan koersif, Aziz lebih menekankan pada penguatan karakter siswa sejak proses awal rekrutmen, salah satunya melalui kegiatan baris-berbaris, pelatihan disiplin upacara, dan penguatan nilai-nilai moral di sekolah.
“Pendidikan karakter itu kami tanamkan sejak awal, termasuk saat proses SPMB. Kegiatan seperti baris berbaris dan latihan upacara bukan sekadar seremonial, tetapi bagian dari upaya membentuk karakter peserta didik,” jelasnya.
Dikbud NTB menilai bahwa penanganan kenakalan remaja membutuhkan pendekatan menyeluruh yang berpusat pada pembangunan mental dan akhlak siswa, bukan semata-mata dengan pendekatan hukuman fisik atau militer.
“Kami belum tertarik sampai ke sana. Ini ikhtiar kami. Kami percaya pada pendekatan yang lebih edukatif,” tegas Aziz.
