Redaksi23.com.Mataram, (NTB). – Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri, dan istrinya, Baiq Nurul Aini, kembali mengalami penundaan keberangkatan haji untuk kedua kalinya. Awalnya dijadwalkan berangkat bersama Kloter 2 pada 2 Mei 2025, keberangkatan mereka tertunda karena visa belum terbit.
Kemudian, mereka dijadwalkan ulang untuk berangkat bersama Kloter 6 pada 8 Mei 2025. Namun, informasi terbaru menyebutkan bahwa mereka akan berangkat bersama Kloter 8 pada 11 Mei 2025.
Penundaan ini memicu ketegangan di Asrama Haji NTB, Mataram, pada Rabu pagi. Puluhan warga, termasuk kerabat Bupati, mendatangi asrama untuk menuntut kejelasan dari pihak Kementerian Agama (Kemenag) NTB. Lalu Marta Wijaya, paman Bupati, menyatakan bahwa penundaan ini mencoreng nama baik Lombok Tengah.
“Jangan main-main, ini simbolnya Lombok Tengah. Kok bisa seperti ini,” tegas Lalu Marta.
Massa juga mengancam akan menutup akses menuju Bandara Internasional Lombok jika penundaan kembali terjadi. Mereka menuntut kehadiran Kepala Kanwil Kemenag NTB, Zamroni Aziz, untuk memberikan penjelasan langsung. Namun, yang hadir hanya Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag NTB, Lalu Muhammad Amin, yang memastikan bahwa Bupati akan berangkat bersama Kloter 6.
“Saya pastikan akan berangkat bersama JCH dalam kloter enam,” jelas Amin.
> Baca Juga : 800 Calon Jemaah Haji NTB Belum Kantongi Visa, Kemenag Ungkap Masalah Sistem E-Hajj
> Baca Juga : 175 Calon Jemaah Haji NTB Gagal Berangkat, Ini Penyebabnya
Namun, pernyataan ini bertentangan dengan informasi sebelumnya yang menyebutkan bahwa Bupati dan istri akan berangkat bersama Kloter 8. Ketidaksesuaian informasi ini menambah ketegangan di lokasi.
Kepala Kantor Kemenag Lombok Tengah, Nasrullah, menyatakan bahwa penundaan keberangkatan Bupati dan istri ke Kloter 8 diinformasikan oleh Kanwil Kemenag NTB pada Rabu dini hari pukul 03.00 WITA. Namun, informasi tersebut belum sempat disampaikan kepada Bupati karena waktu yang terlalu malam.
“Karena itu (pukul 03.00 WITA) sudah terlalu malam, kita koordinasi dengan Kabag Kesra (Lalu Muslehudin). Kabag Kesra menyampaikan informasi ini ke Pak Bupati. Tapi miss rupanya,” jelas Nasrullah.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag NTB, Zamroni Aziz, belum memberikan keterangan resmi terkait penundaan ini meskipun telah dihubungi oleh media.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai koordinasi dan komunikasi antara Kemenag NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Penundaan keberangkatan haji Bupati dan istri untuk kedua kalinya menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan menuntut transparansi dari pihak terkait.
