Redaksi23.com.Mataram, NTB – Gema pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kembali menguat di gedung parlemen. Delapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) dari daerah pemilihan (Dapil) V, yang meliputi Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat, kompak menyuarakan dukungan penuh terhadap inisiasi pembentukan PPS sebagai bentuk nyata memperjuangkan aspirasi masyarakat setempat.
Iwan Panjidinata, anggota DPRD NTB, menegaskan bahwa dorongan untuk membentuk PPS bukanlah sekadar aspirasi elit lokal. “Kondisi hari ini bahwa masyarakat Pulau Sumbawa, terutama dari Sumbawa dan Sumbawa Barat, benar-benar berharap pembentukan PPS bisa segera terwujud. Ini bukan sekadar wacana elit, tapi kehendak rakyat secara menyeluruh,” ujar Iwan di Gedung DPRD NTB, Senin (6/5/2025).
Menurutnya, keinginan kuat itu tidak hanya datang dari masyarakat di dua kabupaten tersebut, melainkan juga mencakup wilayah Dompu, Bima, dan Kota Bima. Ia menyebut bahwa PPS adalah “harga mati” bagi masyarakat Pulau Sumbawa.
Dukungan dari Berbagai Elemen Masyarakat
Iwan menjelaskan bahwa desakan ini telah disuarakan oleh berbagai lapisan masyarakat: mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga kalangan pemuda. “Jadi ini bukan gerakan segelintir orang. Semua komponen masyarakat mendukung,” lanjutnya.
Senada dengan itu, anggota DPRD NTB lainnya dari Dapil V, Syamsul Fikri, menepis kekhawatiran bahwa pembentukan PPS akan menambah beban negara atau melahirkan daerah miskin baru. “Kekhawatiran seperti itu sudah tidak relevan. PPS punya potensi tersembunyi yang sangat besar. Kalau dikelola dengan baik, PPS akan menjadi provinsi yang mandiri dan kuat secara ekonomi,” jelasnya.
Potensi Besar di Balik PPS
Syamsul menyebut sejumlah potensi unggulan yang dimiliki wilayah Pulau Sumbawa, seperti sektor perikanan, ketahanan pangan, serta kekayaan sumber daya tambang. “Tambang dan smelter ada di Sumbawa Barat. Blok Elang di Sumbawa, Dodo Rinti dan HUU di Bima dan Dompu. Itu semua belum tergarap maksimal,” paparnya.
Ia juga menggarisbawahi bahwa walaupun ada moratorium DOB oleh pemerintah pusat sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, aspirasi rakyat bisa menjadi alasan kuat untuk membuka kembali wacana tersebut. Dukungan tokoh nasional seperti Fahri Hamzah, saat menjadi juru kampanye Pilpres 2024 di Sumbawa, juga memperkuat legitimasi gerakan ini.
Dukungan Solid dari Anggota DPRD Dapil V
Selain Iwan dan Fikri, dukungan pembentukan PPS juga digaungkan oleh anggota DPRD lainnya dari Dapil V yakni Salman, Sambirang Ahmadi, Abdul Rahim, Nurdin, Asaat Abdullah, dan Rusli Manawari. Mereka menyampaikan kesepahaman bahwa Pulau Sumbawa layak menjadi provinsi sendiri.
Rusli Manawari menambahkan bahwa kekuatan fiskal Pulau Sumbawa tidak perlu diragukan. “Kita punya pertanian, perikanan, perkebunan, dan pertambangan. Ini menjadi pijakan penting menuju provinsi baru,” katanya.
Ia juga menyinggung soal ketimpangan pembangunan yang masih dirasakan masyarakat di Pulau Sumbawa. “Pembentukan PPS adalah jawaban atas ketimpangan itu. Kita ingin pembangunan yang merata dan berkeadilan,” imbuhnya.
Sementara itu, Asaat Abdullah berjanji akan menyuarakan aspirasi ini ke tingkat pusat, khususnya ke Komisi II DPR RI agar mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
