Redaksi23.com.Mataram, (NTB). — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menyampaikan imbauan keras kepada masyarakat agar tidak melakukan aksi blokade terhadap Pelabuhan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, yang rencananya akan berlangsung pada 15 Mei 2025 mendatang. Langkah ini diambil menyusul beredarnya informasi luas di media sosial tentang seruan aksi sebagai bentuk penyampaian aspirasi pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
Melalui pernyataan resmi, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Yusron Hadi, menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang penyampaian aspirasi oleh warga.
Namun, ia menekankan bahwa bentuk penyampaian tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab, tidak mencederai ketertiban umum, serta tidak menimbulkan gangguan sosial maupun ekonomi.
“Pada prinsipnya negara menjamin kebebasan warga negara menyampaikan pendapat, namun harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab,” ujar Yusron dalam konferensi pers di Mataram, Selasa (14/5).
Pelabuhan Poto Tano merupakan salah satu jalur transportasi vital yang menghubungkan Pulau Sumbawa dengan Pulau Lombok dan daerah lainnya. Blokade terhadap pelabuhan ini tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tapi juga berpotensi melumpuhkan perekonomian lokal.
“Pelabuhan, baik darat, laut maupun udara, adalah urat nadi kehidupan. Di sana, sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya. Jika itu terganggu, maka akan berdampak luas,” ungkap Yusron.
Yusron menyatakan bahwa aspirasi untuk pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) bukan hal baru. Usulan ini bahkan telah diajukan ke pemerintah pusat beberapa waktu lalu. Namun, prosesnya terkendala moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) yang saat ini masih diberlakukan oleh pemerintah pusat.
“Pengaturan dan pembentukan DOB adalah kewenangan pusat, bukan provinsi maupun kabupaten/kota. Mari kita semua taati regulasi yang sedang berlaku,” tegasnya.
Yusron yang juga mantan Kepala Dinas Pariwisata NTB mengajak masyarakat untuk fokus pada pembangunan daerah yang sedang berlangsung. Ia menekankan bahwa stabilitas dan ketertiban adalah prasyarat utama dalam mendorong kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Masih banyak ikhtiar yang harus kita lakukan. Mari kita jaga NTB tetap aman dan kondusif. Situasi yang stabil adalah modal utama untuk membangun,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Yusron kembali mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh ajakan yang bisa mengganggu kepentingan umum. Ia menyerukan pendekatan yang lebih bijak dan bermartabat dalam menyampaikan aspirasi.
“Mari kita berpikir arif dan bijaksana. Sampaikan pendapat secara damai dan konstruktif, tanpa mengorbankan hak dan kehidupan banyak orang,” tutupnya.
